HUKUM KEPOLISIAN DALAM TATA PAMONG

 

HUKUM KEPOLISIAN DALAM TATA PAMONG

 

Hukum Kepolisian adalah cabang hukum yang mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Dalam konteks Mata Kuliah Jurusan Perpolisian Tata Pamong di IPDN, berikut adalah penjelasan mengenai hukum kepolisian, termasuk hak dan kewajiban polisi dalam penegakan hukum.

1. Landasan Hukum Kepolisian di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi fungsi dan peran kepolisian di Indonesia meliputi:

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: UU ini merupakan landasan utama yang mengatur fungsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP adalah hukum pidana yang menjadi acuan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, di mana kepolisian memiliki peran penting dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): KUHAP mengatur prosedur hukum dalam proses penegakan hukum, termasuk wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan penangkapan.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, fungsi dan tugas kepolisian meliputi:

• Memelihara Ketertiban dan Keamanan Masyarakat: Polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk mencegah tindakan kriminal dan mengelola konflik dalam masyarakat.
• Penegakan Hukum: Kepolisian memiliki tugas untuk menegakkan hukum secara adil dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum.
• Pelindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat: Polisi juga berfungsi memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam hal keamanan fisik maupun dalam hal administrasi, seperti pembuatan SIM, SKCK, dan lainnya.
• Pencegahan Kejahatan: Melalui tindakan preventif, seperti patroli, sosialisasi, dan kerjasama dengan masyarakat, kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindak kriminal.

3. Hak dan Kewajiban Polisi dalam Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya, polisi memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Berikut adalah hak dan kewajiban polisi dalam penegakan hukum:

Hak Polisi:

• Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan: Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana berdasarkan laporan masyarakat atau penemuan langsung di lapangan.
• Melakukan Penangkapan dan Penahanan: Dalam proses penegakan hukum, polisi memiliki hak untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai prosedur hukum.
• Penggunaan Kekuatan: Polisi, dalam kondisi tertentu, memiliki hak untuk menggunakan kekuatan, termasuk senjata, jika diperlukan untuk menjaga keamanan publik atau melindungi diri dari ancaman yang serius.
• Menyita Barang Bukti: Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, polisi memiliki hak untuk menyita barang bukti yang terkait dengan kasus tindak pidana.
• Melakukan Penggeledahan: Dengan surat perintah dari pengadilan, polisi berhak untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat atau orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana.

Kewajiban Polisi:

• Menjaga Hak Asasi Manusia (HAM): Dalam melaksanakan tugasnya, polisi wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses hukum.
• Bertindak Berdasarkan Hukum: Polisi wajib bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang.
• Bersikap Netral: Polisi wajib bersikap netral, tidak memihak, dan menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam situasi yang melibatkan konflik politik atau sosial.
• Melaporkan dan Mempertanggungjawabkan Tindakan: Setiap tindakan yang dilakukan polisi, terutama yang menyangkut penggunaan kekuatan atau penangkapan, harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
• Memberikan Perlindungan kepada Masyarakat: Polisi berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kriminal dan kekerasan, serta memastikan terciptanya rasa aman.

4. Wewenang Kepolisian dalam Proses Penegakan Hukum

• Penyelidikan dan Penyidikan: Polisi memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan tindak pidana dan melakukan penyidikan lebih lanjut, termasuk memanggil saksi, tersangka, dan ahli untuk memberikan keterangan.
• Penahanan: Polisi berwenang untuk menahan tersangka setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHAP. Penahanan dilakukan jika terdapat cukup bukti untuk menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
• Penangkapan: Polisi berwenang melakukan penangkapan atas dasar dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Penangkapan harus dilakukan dengan surat perintah, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.
• Penggunaan Kekuatan Secara Proposional: Dalam menjalankan tugasnya, polisi berwenang menggunakan kekuatan secara proposional untuk melindungi dirinya dan masyarakat dari ancaman atau bahaya.

5. Pengawasan dan Kontrol terhadap Kepolisian

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, kepolisian juga berada di bawah pengawasan dari berbagai lembaga dan mekanisme, seperti:

• Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas): Bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian.
• Ombudsman Republik Indonesia: Mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kepolisian untuk memastikan tidak adanya maladministrasi.
• Pengawasan Internal Kepolisian: Polri juga memiliki mekanisme pengawasan internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk menangani pelanggaran etik atau disiplin yang dilakukan anggota kepolisian.

6. Tantangan dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian

• Penyalahgunaan Kekuasaan: Salah satu tantangan besar yang dihadapi kepolisian adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum polisi dalam melaksanakan tugasnya.
• Tindak Kecurangan dan Korupsi: Kepolisian juga dihadapkan pada tantangan korupsi, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam pengelolaan sumber daya internal.
• Keterbatasan Sumber Daya: Kepolisian sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti personel, teknologi, dan infrastruktur yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Kesimpulan

Hukum kepolisian memberikan landasan yang kuat bagi tugas, hak, dan kewajiban kepolisian dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, polisi harus mematuhi aturan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakannya.

 

Hukum Kepolisian adalah bidang hukum yang mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang, hak, dan kewajiban polisi dalam penegakan hukum. Dalam konteks Mata Kuliah Jurusan Perpolisian Tata Pamong di IPDN, mempelajari hukum kepolisian penting untuk memahami bagaimana fungsi kepolisian diatur oleh undang-undang dan bagaimana aparat kepolisian harus bertindak dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Berikut penjelasan tentang aspek-aspek penting dalam hukum kepolisian:

1. Dasar Hukum Kepolisian di Indonesia

Kepolisian di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang membentuk dasar hukum bagi tugas dan kewajiban polisi. Beberapa peraturan utama tersebut antara lain:

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Ini adalah dasar hukum utama yang mengatur fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian. UU ini menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Mengatur prosedur penanganan perkara pidana yang harus dilakukan oleh polisi, termasuk penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penyitaan.
• Peraturan Kapolri dan Peraturan Menteri Terkait: Mengatur lebih lanjut tugas dan standar operasional kepolisian dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, kepolisian memiliki tugas pokok yang meliputi:

• Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas): Polisi bertugas menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya gangguan keamanan. Ini termasuk patroli rutin, pengamanan acara, dan upaya preventif lainnya.
• Penegakan Hukum: Polisi bertanggung jawab atas penanganan kasus pidana, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Penegakan hukum ini dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
• Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat: Polisi juga bertugas melindungi warga negara dari ancaman kejahatan dan memberikan bantuan dalam keadaan darurat. Termasuk dalam tugas ini adalah memberikan pelayanan administrasi, seperti penerbitan SIM dan SKCK.

3. Hak dan Kewajiban Polisi

Dalam menjalankan tugasnya, polisi memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Beberapa di antaranya adalah:

• Hak Polisi:
• Melakukan Penangkapan dan Penahanan: Polisi berhak menangkap seseorang yang diduga terlibat dalam tindakan pidana, namun harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP.
• Melakukan Penyidikan: Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pidana. Mereka dapat melakukan pemeriksaan saksi, tersangka, serta melakukan penyitaan barang bukti.
• Penggunaan Kekuatan: Polisi memiliki hak untuk menggunakan kekuatan secara proporsional dalam situasi tertentu, seperti ketika menghadapi perlawanan bersenjata atau upaya melarikan diri tersangka. Penggunaan kekuatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM.
• Kewajiban Polisi:
• Menegakkan Hukum dengan Adil: Polisi wajib menjalankan tugasnya secara adil dan tidak memihak. Semua tindakan polisi harus berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai prosedur yang diatur.
• Menghormati Hak Asasi Manusia: Dalam setiap tindakan, polisi wajib menghormati hak asasi manusia, seperti hak atas perlakuan yang adil, tidak menyiksa tersangka, dan memberikan hak-hak tersangka sesuai ketentuan hukum.
• Bertanggung Jawab kepada Atasan dan Masyarakat: Setiap tindakan polisi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada atasan, lembaga pengawas, maupun kepada masyarakat yang dilayaninya.

4. Kewenangan dalam Proses Penegakan Hukum

Kepolisian memiliki kewenangan yang luas dalam proses penegakan hukum, namun tetap dibatasi oleh hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Berikut beberapa kewenangan utama polisi dalam hukum acara pidana:

• Penyelidikan dan Penyidikan: Polisi memulai proses penyelidikan setelah menerima laporan atau menemukan adanya tindak pidana. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk memulai penyidikan. Selanjutnya, penyidikan dilakukan untuk menentukan tersangka dan mengumpulkan bukti yang akan digunakan di pengadilan.
• Penangkapan dan Penahanan: Polisi dapat menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, penangkapan ini harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, dan penahanan hanya dapat dilakukan dalam waktu yang diatur oleh undang-undang (biasanya maksimal 20 hari untuk penyidikan awal).
• Penggeledahan dan Penyitaan: Polisi berwenang melakukan penggeledahan di tempat tertentu jika ada dugaan kuat bahwa tempat tersebut menyimpan barang bukti yang terkait dengan kejahatan. Selain itu, mereka dapat menyita barang-barang yang terkait dengan tindak pidana untuk keperluan penyidikan.

5. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum oleh Polisi

Polisi dalam menjalankan tugas penegakan hukum harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak-hak warga negara dan menjamin proses hukum yang adil. Beberapa prinsip tersebut meliputi:

• Prinsip Legalitas: Polisi hanya dapat bertindak berdasarkan hukum yang jelas dan berlaku, tidak boleh melakukan tindakan di luar kewenangan yang diatur undang-undang.
• Prinsip Proposionalitas: Tindakan polisi harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak perlu melanggar prinsip ini.
• Prinsip Presumption of Innocence (Praduga Tak Bersalah): Setiap orang yang ditangkap oleh polisi harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.
• Prinsip Keadilan: Dalam menegakkan hukum, polisi harus berlaku adil dan tidak memihak, serta memberikan perlindungan yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi.

6. Tantangan dalam Penerapan Hukum Kepolisian

Meskipun hukum kepolisian dirancang untuk memberikan landasan bagi tugas kepolisian, terdapat tantangan dalam penerapannya, antara lain:

• Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang: Polisi yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
• Kurangnya Sumber Daya dan Pelatihan: Kurangnya pelatihan mengenai HAM, hukum, dan prosedur penyelidikan dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum oleh polisi.
• Pengawasan yang Kurang Efektif: Pengawasan yang lemah terhadap tindakan polisi dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum.

Dengan mempelajari hukum kepolisian, mahasiswa dapat memahami kerangka hukum yang mengatur tindakan kepolisian, termasuk bagaimana menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.